Siapa yang salah?

 

Sudah begitu sering media di Indonesia memberitakan sesuatu dengan mengabaikan etika jurnalistik, bahkan etika non-junalistik sekalipun. Ambil satu contoh, yaitu ketika salah satu stasiun televisi memberitakan bahwa kecelakaan  yang terjadi pada kapal terbang Air sia QZ8501 adalah kesalahan pilot. Berita tersebut mengudara sebelum kotak hitam ditemukan dan badan yang berwenang mengkonfirmasi secara resmi.

Pada kasus tesebut, media bertindak terburu-buru, megesampingkan validitas kebenaran, dan malah fokus memberikan pancingan tentang apa yang harus dipikirkan oleh masyarakat. Dalam hal ini, stasiun TV itu memberikan sosok untuk  disalahkan.

Budaya mencari-cari kambing hitam semacam ini hingga kini masih terus dilakukan oleh media, seakan sudah menjadi budaya jurnalistik. Contoh terdekat adalah artikel dari website berita online berjudul ‘Macet Luar Biasa di Musim Mudik Kali ini, Salah Siapa?’. Dari judulnya tersirat dengan jelas, artikel tersebut mencoba menghadirkan sesuatu untuk disalahkan. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana menyebut pemerintah dan instansi buntu dalam mengantisipasi macet, meski sudah diingatkan jauh-jauh hari.

Dalam berita tersebut tidak ada sosok yang spesifik untuk disalahkan, hanya pemerintah dan istansi yang disebutkan. Memang hanya itu saja yang diinfokan. Tidak ada solusi atau informasi lain yang berarti (hanya pernyataan komisi V DPR akan membawa masalah ini dalam evaluasi). Sehingga berita itu sendiri menjadi tidak memiliki nilai lebih selain yang berkaitan dengan judulnya sendiri: memprovokasi untuk menyalahkan sesuatu.

Media semestinya mengemukakan kebenaran. Namun yang terlihat saat ini lebih sering mencari siapa yang salah. Bukan apa yang salah. Alasan media menyalahkan bisa jadi karena bagi mereka kebenaran itu bersifat relatif.

Kebenaran adalah hal yang harusnya dapat mendorong atau mengarahkan manusia pada sesuatu yang lebih baik. Bagi media-media tersebut, kebenaran bisa jadi adalah yang baik bagi kepentingan pembesar atau partai di belakangnya.

Saya ambil contoh adalah portalpiyungan yang selalu konsisten memuat artikel yang menyudutkan Jokowi. Kebenaran yang dikemukankan media ini, adalah memfasilitasi audience yang membenci sosok Jokowi. Dalam sebuah artikel berjudul ‘Jutaan Rakyat Sengsara Macet Mudik di Jalan, Ehh Presiden Jokowi Asik Adu Panco‘, media ini menguhubung-hubungkan kemacetan dengan video panco Jokowi dan Kaesang sebagai kesimpulan. Meski memuat data, namun statement yang dihadirkan terlalu tendensius. Dan solusi yang disarankan untuk mengatasi kemacetan adalah turunnya Jokowi sebagai presiden, bukannya hal yang berhubungan langsung dengan kemacetan.

Kebenaran yang diungkapkan adalah kebenaran subjektif.

Lantas seperti apa kebenaran yang objektif itu?

Saya ambil contoh dari pengalaman seorang teman, sebut saja namanya Kelinci. Dia ini adalah konsumen aktif pornografi. Tidak peduli bagaimana agama mengingatkan bahwa itu dosa, dia tidak sanggup berhenti meski dia ingin. Hingga suatu saat kami menonton infografis di youtube tentang dampak pornografi pada otak.

Dalam video tersebut, dijelaskan bagaimana pornografi menyerang otak bagian tengah yang bernama Pre Frontal Cortex. PFC ini adalah bagian otak yang membedakan otak manusia dengan binatang. Salah satu fungsinya adalah memamahi benar dan salah. Semakin sering seseorang mengkonsumsi pornografi, PFC akan semakin mengalami kerusakan. Dampaknya, orang tersebut akan semakin sulit membedakan yang benar dan salah. Yang baik dan buruk. Yang ma’ruf da yang munkar. Benar-salah menjadi abu-abu.

Saya tertarik pada bagaimana informasi ini dapat mempengaruhi teman saya untuk lebih berusaha mengurangi konsumsinya terhadap pornografi, meskipun tidak benar-benar berhenti. Dia mengaku lebih mudah menghindari setelah mengatahui alasan yang mendasari kenapa kadang (atau sering) dia tidak merasa bahwa mengkonsumsi pornografi adalah hal yang salah. Dan bagaimana sering kali dia sulit menyalahkan apa yang dia tahu sebenarnya salah dan menganggapnya benar atas nama subjektifitas.

Kebenaran objektif mungkin bukan kebenaran yang tidak merugikan siapapun, karena dalam contoh barusan, bisa jadi informasi tersebut merugikan industri pornografi. Namun hal tersebut jelas bukan masalah, karena pornografi adalah hal yang bertentangan dengan moralitas. Kebenaran haruslah berpihak pada moral dan kemanusiaan, bukan?

Ada satu lagi berita salah-menyalahkan di media yang cukup menggelitik menurut saya. Namun motifnya berbeda, karena tujuannya bukan memberi sosok untuk disalahkan, tapi mencekal tindakan -atas nama mempertahankan diri.

Dalam artikel berjudul ‘Pemerintah Terlecehkan oleh Komunitas “Penambal” Lubang Jalan’ tersebut, kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) I Ketut Darmawahana menyalahkan komunitas yang berinisiatif menambal jalan-jalan berlubang Jogja. Dia merasa komunitas ini seenaknya sendiri, karena bahan yang mereka gunakan tidak standar. Sehingga pemerintah harus membongkarnya dulu untuk menambal dengan bahan yang standar.

Padahal komunitas penambal lubang jalan ini muncul karena merasa bahwa jalan itu milik mereka dan untuk mereka. Ketika pemerinah tidak segera bertindak, adalah benar untuk warga bertindak sendiri. Karena demikian itu untuk keperluan warga sendiri. Bukankah itu yang dimaksud mandiri? Bukankah itu yang diharapkan pemerintah yang selama ini sering ngedumel, merasa diberatkan karena rakyat terlalu bergantung padanya?

Saya tidak bilang pemerintah harus membiarkan tambalan yang tidak standar itu. Tapi pernyataan ‘merasa terlecehkan’ yang menyiratkan kesan menyalahkan bukanlah hal yang benar. Sudah menjadi tugas pemerintah untuk menyediakan jalan yang aman. Namun ketidaktanggapan terhadap jalan berlubang yang tak kunjung diperbaiki adalah bukti bahwa pihak yang bersangkutan tidak memeliki kepedulian dalam hal tersebut. Panggilan jiwanya bukan disitu. Justru komunitas ini adalah orang-orang yang peduli dan punya passion dalam hal menambal jalan.

Bukankah lebih baik pemerintah memberi reward pada orang-orang ini yang tenyata punya kepedulian tinggi melebihi mereka. Lantas mengajak bekerjasama mungkin, memfasilitasi mereka dengan bahan yang standar, atau memberi pelatihan menambal yang baik dan benar. Atau bahkan merekrut sebagai duta penambal lubang jalan, begitu.

Tentu tidak harus begitu, karena itu bisa saja memunculkan masalah baru lagi. Toh sudah menjadi rahasia umum apabila pemerintah yang mengurus, tak pernah sebaik diurus non-pemerintah (Karena birokrasi berbelit, atau komisi sana sini yang misalnya dari pusat diberi semilyar, lalu dibelikan aspal yang hanya seharga 10 juta. Something like that) Saya hanya memberi contoh bagaimana semestinya pemerintah bersikap, alih-alih menyalahkan.

Mencari-cari siapa yang salah tidaklah mempermudah dalam menemukan kebenaran, seringkali justru mengalihkan perhatian dari kebenaran itu sendiri. Sebagai pembaca, kita harus selektif untuk tidak termakan pada berita yang sifatnya memihak pada kepentingan tertentu. Memang benar setiap tulisan pasti memihak. Sastra pun demikian. Tapi kebenaran harus memihak pada moral dan kemanusiaan. Kita harus memahami mana yang benar dan yang salah secara rasional, bukan emosional.

Saya mohon maaf karena tidak punya solusi bagaimana mengubah kebiasaan media yang lebih senang mencari siapa yang salah dan memihak kepentingan. Hanya saja mari kita sama-sama berdoa, semoga para pekerja media tidak terlalu banyak mengkonsumsi pornografi.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s